keputusan kepala badan koordinasi penanaman modal nomor 76/sk/2004 tahun 2004 tentang penerbitan izin usaha/izin usaha tetap bagi perusahaan yang didirikan dalam rangka penanaman modal dalam negeri (pmdn) dan penanaman modal asing (pma) yang telah beroperasi/berproduksi kepala badan koordinasi penanaman modal, menimbang: a.
peraturan badan koordinasi penanaman modal republik indonesia nomor 5 tahun 2021 tentang pedoman dan tata cara pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko dengan rahmat tuhan yang maha esa kepala badan koordinasi penanaman modal republik indonesia, menimbang : bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam proses
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3), Pasal 7 ayat (3), dan Pasal 11 ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan, perlu menetapkan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang ...
Aug 09, 2021· Surat Edaran Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Peralihan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Menjadi Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Melalui Sistem OSS. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 ...
kepala badan koordinasi penanaman modal republik indonesia, ttd. franky sibarani . lampiran viii peraturan kepala badan koordinasi penanaman modal republik indonesia nomor 14 tahun 2015 tentang pedoman dan tata cara izin prinsip penanaman modal bentuk permohonan perubahan penanaman modal permohonan perubahan penanaman modal ...
Badan Koordinasi Penanaman Modal, yang selanjutnya dalam Peraturan Presiden ini disebut BKPM, adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. (2) BKPM dipimpin oleh seorang Kepala. Pasal 2 : BKPM mempunyai tugas melaksanakan koordinasi kebijakan dan pelayanan di bidang penanaman ...
Dec 10, 2020· Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal nomor 57/SK/2004 tentang pedoman dan tata cara permohonan penanaman modal yang didirikan dalam rangka penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing by Indonesia. Badan Koordinasi Penanaman Modal., 2004, Pancar Utama edition, in Indonesian
Mengacu pada devinisi koordinasi tersebut, maka koordinasi di PTSP Pusat adalah upaya yang dilaksanakan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia guna mencapai keselarasan, keserasian dan keterpaduan baik perencanaan, pelaksanaan pengarahan dan pengendalian dalam pelakasanaan tugas dan kegiatan semua instansi Kementerian ...
Jun 07, 2021· Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara Elektronik dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 43. Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Juni 2021.
PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA. NOMOR 12 TAHUN 2011. TENTANG. PEDOMAN DAN TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN FASILITAS PEMBEBASAN ATAU PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL …
Bidang Keuangan di Badan Koordinasi Penanaman Modal; 10. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 90/SK/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2011; 11.
PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PELAYANAN FASILITAS PENANAMAN MODAL Bentuk Surat Permohonan Fasilitas atas Impor Mesin Nomor : Lampiran : Perihal : Permohonan Fasilitas atas Impor Mesin Kepada Yth. Kepala BKPM ...
Jul 19, 2004· Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 57/SK/2004 Tahun 2004 tentang PEDOMAN DAN TATACARA PERMOHONAN PENANAMAN MODAL YANG DIDIRIKAN DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI DAN PENANAMAN MODAL ASING
Badan koordinasi penanaman modal (BKPM) dipimpin oleh seorang kepala. Kepala BKPM bertanggung jawab kepada presiden. Kepala BKPM diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.4 Mencermati tugas dan kewenangan ataupun fungsi yang diemban oleh badan koordinasi penanaman modal, tentu tidak dapat disangkal bahwa BKPM merupakan
Profil Menteri. Bahlil Lahadalia adalah Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, lahir di Maluku Utara. Sebelum diangkat menjadi anggota kabinet, Bahlil Lahadalia memiliki catatan profesional yang panjang. Pada tahun 2003, namanya tercatat dalam Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) di tingkat kabupaten, provinsi, dan pusat.
Pintu kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal; 11. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 90/SK/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2011; 12.
Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal TENTANG Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal. ABSTRAK: CATATAN: Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal ini mulai berlaku pada tanggal 26 Oktober 2015. Close. Unduh Berkas. Perka_BKPM_17_2015.pdf; Status.
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL Siaran Pers Kepala BKPM Resmikan Perluasan Pabrik Tekstil Serap 6.000 Tenaga Kerja Semarang, 15 Maret 2016 – Langkah pemerintah untuk menciptakan lapangan kerja terus dilakukan.
Sep 28, 2021· BKKBN Gelar Kampanye di Hari Kependudukan Dunia 2021. Pandemi Covid-19 telah memberikan dampak juga terhadap berlangsungnya program Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. 21 Juli 2021 19:16 WIB.
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2013; b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang ...
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL NOMOR 14 TAHUN 2009 TENTANG SISTEM PELAYANAN INFORMASI DAN PERIZINAN INVESTASI SECARA ELEKTRONIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL, Menimbang :::: a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasa l 2 Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 …
peraturan badan koordinasi penanaman modal republik indonesia nomor 3 tahun 2021 tentang sistem perizinan berusaha berbasis risiko terintegrasi secara elektronik dengan rahmat tuhan yang maha esa kepala badan koordinasi penanaman modal republik indonesia, menimbang : bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam proses
kepala badan koordinasi penanaman modal Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong kegiatan ekonomi dan pembangunan nasional diperlukan iklim usaha yang semakin menarik dan lebih menjamin
Jul 31, 2001· Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 22/SK/2001 Tahun 2001 tentang KETENTUAN PELAKSANAAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 90 TAHUN 2000 TENTANG KANTOR PERWAKILAN PERUSAHAAN ASING
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2013; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal; Mengingat : 1.
21 · Diakses tanggal 5 Februari 2017. ^ Badan Koordinasi Penanaman Modal (6 Oktober 1999). …
revitalisasi badan koordinasi wilayah (bakorwil) provinsi jawa timur dalam rangka efektifitas pelaksanaan koordinasi pemerintahan dan pembangunan di daerah January 2019 …
Jun 25, 2020· "Ketentuan membuka kantor cabang perusahaan diatur dalam Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Perizinan Dan Fasilitas Penanaman Modal" Perusahaan dapat melakukan ekspansi bisnis ke berbagai daerah. Melalui ekspansi ini, terkadang dibutuhkan kantor cabang.
Kepala BKKBN Kukuhkan Tim Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting dan Resmikan Sekretariat Stunting BKKBN. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Jakarta (5/10/21) - Kepala BKKBN dr....
Badan Koordinasi Penanaman Modal (bahasa Inggris: Investment Coordinating Board) adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen Indonesia yang bertugas untuk merumuskan kebijakan pemerintah di bidang penanaman modal, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.Badan Koordinasi Penanaman Modal dipimpin oleh seorang Kepala yang sejak 23 Oktober 2019 dijabat oleh Bahlil …
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 88 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, perlu disusun norma, standar, prosedur dan kriteria Perizinan Berusaha dan Fasilitas Penanaman ...
CIRCULAR LETTER. MINISTER OF INVESTMENT/CHAIRMAN OF BKPM. Number 17 of 2021. ABOUT. TRANSITION AND IMPLEMENTATION OF RISK-BASED BUSINESS LICENSING . THROUGH THE ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) SYSTEM The implementation of Risk-Based Business Licensing through the OSS system will be carried out (soft launching) on August 2, 2021, at 06.00 WIB.
May 12, 2016· peraturan kepala badan koordinasi penanaman modal republik indonesia nomor 18 tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan kepala badan koordinasi penanaman modal nomor 8 tahun 2015 tentang tata cara permohonan fasilitas pajak penghasilan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu dengan rahmat tuhan yang maha esa …
19. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal adalah Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden yang tugas dan tangung jawabnya di bidang penanaman modal. BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP Pasal 2 Pedoman pembangunan dan penggunaan bersama menara bertujuan untuk mewujudkan
Aug 31, 2021· Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia. (Foto: ist) JAKARTA, iNews.id - Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia, membeberkan Indonesia memiliki 23 proposal paten untuk menggaet Foreign Direct Investment (FDI) atau Investasi Asing Langsung.
20. Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. 21. Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional. 22. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 23. Kepala Badan Pusat Statistik. f. Sekretaris: Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.